Contents
Cek Fakta: China Salah Menafsirkan Hubungan AS dengan UNESCO
Pada 12 Juni, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNESCO. Mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) berencana untuk bergabung kembali dengan badan PBB tersebut. Washington berkomitmen untuk membayar lebih dari $600 juta atau sekitar Rp9 triliun sebagai pembayaran atas kewajiban yang tertunggak.
AS mempertimbangkan untuk berhenti membayar iuran UNESCO pada 2011 di kala Palestina bergabung sebagai anggota. Pada di kala itu, undang-undang AS melarang pendanaan terhadap badan PBB. Mana pun yang menyiratkan pengakuan atas tuntutan warga Palestina yang menuntut mempunyai negara sendiri.
Cek Fakta: China Salah Menafsirkan Hubungan AS dengan UNESCO
Pada 13 Juni, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengkritik niat AS. Terkait UNESCO, mengklaim Washington memperlakukan organisasi internasional seperti “taman”:
“Organisasi-organisasi internasional bukanlah taman. Negara tidak dapat datang dan pergi sesuka mereka.”
Perbandingan itu menyesatkan, bertentangan dengan ketetapan UNESCO terkait keanggotaan suatu negara sebagaimana di suarakan dalam Pasal II konstitusi organisasi.
Pasal II menyuarakan bahwa keanggotaan PBB mencakup hak negara anggota atas keanggotaan UNESCO. Negara anggota PBB dapat keluar dan kemudian bergabung kembali jikalau membayar tarif keanggotaan organisasi. Kecuali itu. AS yaitu negara anggota pendiri UNESCO.
“Keanggotaan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa akan di sertai dengan hak untuk menjadi anggota Organisasi Pendidikan. Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian bunyi Pasal II.
Konstitusi tersebut juga menyebutkan Slot777 Gacor bahwa setiap “Negara Member atau Member Asosiasi (anggota dengan hak terbatas-red) dari Organisasi. Dapat menarik diri dari Organisasi dengan pemberitahuan yang di maksudkan terhadap Direktur Jenderal.” Tiap-tiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat bergabung kembali dengan UNESCO. Selama negara tersebut membayar tarif keanggotaan yang mesti di bayarkan selama negara tersebut tidak hadir.
AS yaitu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota pendiri UNESCO. Dengan demikian, Washington bebas untuk bergabung kembali dengan UNESCO kapan saja. AS sudah memberikan 22 persen keperluan dana badan tersebut.
Kementerian Luar Negeri China juga mengesampingkan alasan AS mundur dari UNESCO. AS mempertimbangkan untuk menghentikan pendanaan ke UNESCO. Setelah badan tersebut memberikan Palestina keanggotaan penuh pada 2011.
Langkah AS tersebut searah dengan undang-undang yang di resmikan pada 1990-an. Melarang pendanaan AS ke badan PBB mana pun yang menyiratkan pengakuan atas tuntutan Palestina untuk mempunyai negara sendiri.
Seperti yang di katakan juru bicara Departemen Luar Negeri AS di kala itu, Victoria Nuland, terhadap wartawan pada Oktober 2011. Keanggotaan Palestina di UNESCO memicu “pengaturan undang-undang yang sudah lama berlaku yang akan mendukung Amerika Serikat untuk tidak memberikan donasi.”
Pada 2018, pemerintahan Presiden Donald Trump secara sah menarik AS keluar dari UNESCO. Dengan alasan bias anti-Israel dan pengelolaan yang salah urus. Namun, AS tetap menjadi pengamat organisasi tersebut.