Gerindra: Revisi UU Kementerian Dapat Dikerjakan Sebelum Pelantikan Presiden

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan tidak menutup kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara bisa dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024.

“Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Ya, revisi itu bisa sebelum dilakukan (pelantikan),” kata Muzani ditemui berakhir acara halalbihalal bersama Ikatan Keluarga Besar Tegal se-Jabodetabek di Rumit Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (12/5/2024).

Muzani mengatakan setiap presiden mempunyai tantangan steviaa.com dan kebijakan yang berbeda-beda pada setiap zaman sehingga perubahan nomenklatur kementerian melalui revisi UU Kementerian bersifat fleksibel.

“Tapi karena setiap presiden punya permasalahan dan tantangan yang berbeda, itu yang kemudian menurut aku UU kementerian itu bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur,” ujarnya yang dikutip dari Antara.

Muzani menuturkan bahwa pada era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mempunyai penyusunan nomenklatur kementerian yang berbeda.

“Aku kira hampir di setiap kementerian dulu dari Ibu Mega ke Pak SBY ada penambahan atau pengubahan, dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan, dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ada perubahan, itu yang aku belum (tahu),” tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis (9/5), Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa revisi Undang Undang perihal Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara diperlukan supaya bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman.

Keadaan Telah Berubah
Menurutnya, UU Kementerian sudah dipakai sejak 16 tahun silam, padahal Indonesia dalam 16 tahun terakhir sudah jauh berkembang dan dunia bahkan sudah kian maju.

“Orang tiga atau empat tahun saja sudah berubah. Keadaan lingkungan kemajuan perkembangan kan sudah jauh berubah, jadi menurut aku mungkin sudah saatnya untuk menganalisa ulang undang-undang itu,” kata Doli kepada ANTARA di Jakarta.

Menurutnya, adanya usulan pertambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian itu bahkan bakal menjadi pertimbangan apabila pembahasan RUU Kementerian itu mulai digelar di Komisi II DPR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *