Jokowi Pilkada Serentak Tidak Dimajukan Tetap Dilaksanakan November 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik sudah membuat surat presiden atau surpres terhadap wakil rakyat di Parlemen Senayan terkait dimajukannya waktu Pemilihan Kepala Tempat (Pilkada) 2024. Dia menegaskan hal itu tidak benar.

“Tidak ada, sampai dikala ini tidak ada namanya percepatan atau pemajuan Pilkada,” kata presiden terhadap awak media dikala kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024).

Saat ditegaskan, apakah Pilkada 2024 konsisten digelar November, Jokowi mengkoreksi hal itu.

“Iya (November). Tidak ada pengajuan apa bahkan mengenai situs slot gacor itu (percepatan pemajuan jadwal Pilkada),” tegas Jokowi.

Diketahui KPU akan menggelar Pilkada Serentak 2024 di 37 Provinsi di Indonesia. Kemudian, ada 508 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

Berikut Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan registrasi pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan prasyarat dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman registrasi pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: registrasi pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian prasyarat calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

9. 25 September-23 November 2024: proses kampanye;

10. 27 November 2024: proses pemungutan bunyi;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan bunyi dan rekapitulasi hasil penghitungan bunyi.

Koordinasi dengan Aparat Tempat
Komisi Pemilihan Awam (KPU) RI sah meluncurkan jenjang Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Minggu malam (31/3/2024).

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengajak jajaran penyelenggara pemilu agar melaksanakan tugas dengan baik selama jenjang pilkada berlangsung.

Selain itu, Hasyim minta jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan pemerintahan tempat dalam proses pilkada serentak.

Kemudian, ia bahkan memberikan arahan agar jajaran KPU tempat berkoordinasi dengan aparat peraturan dan instansi terkait.

“Secara teknis saya minta terhadap sahabat-sahabat KPU provinsi, kabupaten/kota, senantiasa berkoordinasi dengan pemerintahan tempat, dengan TNI, polisi, kejaksaan, dengan pengadilan, agar dalam melaksanakan pekerjaan maupun tugas penyelenggara pilkada bisa bekerja dengan baik,” kata Hasyim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *