Jokowi Teken Regulasi: THR PNS dan TNI-Polri Cair H-10 Lebaran, Gaji ke-13 Juni 2024

Presiden Jokowi menandatangani Regulasi Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2024 seputar Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas terhadap Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2024. Regulasi ini diteken pada 13 Maret 2024.

Aparatur negara yang berhak mendapatkan THR antara lain, PNS dan Calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Termasuk, presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, serta kepala daerah.

\\\”Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 spaceman slot terhadap Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan mengamati kemampuan keuangan negara,\\\” bunyi Pasal 2 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Kamis (14/3/2024).

Dalam tata tertib ini diterangkan bahwa THR dan gaji ketiga belas yang sumber anggarannya berasal dari APBN, terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan awam, dan tunjangan performa, layak pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Sementara untuk Calon PNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan awam, dan tunjangan performa, layak pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

THR dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran Idul Fitri. Meskipun, gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tdak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketetapan tata tertib perundang-undangan. THR dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan layak dengan ketetapan tata tertib perundang-undangan dan ditanggung pemerintah,\\\” terang Pasal 13.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *