Uni Eropa Bisa Babak Belur, AS Turut RI Serang UU

Jakarta, – Sebagai rancangan peraturan yang dibentuk Uni Eropa (UE) dengan target untuk mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap sejumlah komoditi perkebunan dan kehutanan, EU Deforestation-Dipungut Regulation (EUDR) diukur menjadi salah satu tantangan yang bisa merugikan komoditi perkebunan dan kehutanan di Indonesia, salah satunya kelapa sawit, serta mengecilkan bermacam-macam upaya dan janji Indonesia dalam menuntaskan dilema yang menyangkut berita perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral.

Menanggapi situasi hal yang demikian, Indonesia menjadi negara yang terdepan dalam menyerukan concern yang serius dan ketidaksetujuan terhadap UE atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit dengan adanya EUDR hal yang demikian. Kecuali itu, Indonesia bersama dengan Malaysia, dan Uni Eropa juga telah setuju untuk menyusun Gugus Tugas Ad Hoc (Ad Hoc Joint Task Force) on EUDR guna menuntaskan bermacam-macam hal terkait dengan pelaksanaan slot minimal depo 10k EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Gugus tugas hal yang demikian juga dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait implementasi EUDR.

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditi perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya diktuip Sabtu (27/4/2024).

Paralel dengan upaya penolakan yang dilaksanakan Indonesia dan Malaysia, diinfokan melalui mypalmoilpolicy.com, golongan bipartisan bagus dari Partai Republik dan Demokrat juga telah menyoroti kebijakan EUDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki pasar Eropa. Kecuali itu, penundaan implementasi atau perubahan peraturan EUDR juga diukur menjadi salah satu solusi yang bisa dilaksanakan untuk saat ini.

Lebih lanjut, pernyataan keberatan terhadap kebijakan EUDR juga sejajar dengan pandangan Menteri Pertanian UE. Kecuali itu, sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan untuk dilaksanakan penundaan EUDR, pada Pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH) yang telah diselenggarakan dalam waktu dekat lalu.

“Amerika bipartisan menentang EUDR, jadi EUDR yang diinisiasi oleh Indonesia di kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan PM Malaysia, itu terus menerima dukungan dari like-minded countries, sebagian waktu lalu bagus Republikan ataupun Demokrat juga mempertanyakan EUDR. Jadi like-minded countries terinspirasi apa yang dilaksanakan Indonesia dan Malaysia,” imbuhnya.

Kecuali itu, kebijakan EUDR yang juga telah mendapat sorotan dari New York Times dan Financial Times hal yang demikian juga diukur akan memberikan dampak berupa potensi dilema pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, dan alternatif konsumen, hingga dampak bagi petani dan negara pengekspor. Dengan potensi dampak hal yang demikian, sejumlah produsen pangan dan komoditi mengharapkan adanya pendekatan yang lebih terukur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *